Kasus BPR Prima (Bangkit Prima Sejahtera) Kab. Trenggalek

Trenggalek – Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Trenggalek terancam akan menyandang status tersangka baru. Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek mengincar mereka dalam kasus dugaan korupsi akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bangkit Prima Sejahtera.

Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari  Trenggalek, Indi Premadasa, Selasa (08/10/2013), mengatakan beberapa calon tersangka tersebut merupakan hasil dari pengembangan dan penemuan barang bukti baru.

“Jadi, kami beberapa waktu yang lalu telah menyita sejumlah dokumen dan dari dokumen itu nampaknya semakin menguatkan adanya dugaan korupsi dalam proses akuisisi BPR Prima,” katanya, sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.

Kasipidsus menambahkan, umlah calon tersangka baru tersebut lebih dari dua orang, namun ia enggan menyebutkan latar belakang para calon tersangka itu. “Nanti saja kalau sudah ada penetapan akan kami buka, yang jelas perkara ini sekarang mulai terang-benderang siapa saja yang terlibat dan perannya seperti apa. Proses akuisisi BPR Prima Durenan tersebut juga mengindikasikan adanya praktik gratifikasi atau suap-menyuap dengan nilai ratusan juta rupiah,” katanya.

Pihak Kejaksaan juga akan memangil mantan Bupati Soeharto untuk di jadikan Saksi berikut pernyataan yang kami kutip dari pihak penyidik kejaksaan Negeri Trenggalek

“Keterangannya kami perlukan karena bupati adalah orang yang memiliki peran penting terhadap proses akuisisi BPR Prima (Bangkit Prima Sejahtera),” kata jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek, Riawan S Angsar, Sabtu (22/6).

Dikatakan, Suharto merupakan saksi kunci dalam menguak kasus dugaan korupsi uang negara senilai Rp500 juta lebih tersebut.

Proses pembelian BPR Prima itu disinyalir syarat kejanggalan dan terdapat beberapa item yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kejaksaan menduga adanya penggelembungan (mark-up) harga BPR yang ditawarkan ke Pemerintah Daerah Trenggalek.

BPR Prima dibeli Pemkab Trenggalek senilai Rp1,87 miliar, ditambah dengan setoran modal awal Rp550 juta, sehingga pemkab membayar Rp2,3 miliar. Dari nilai itu, dana Rp1,299 miliar diserahkan kepada 13 pemilik koperasi sebagai pemegang saham BPR.

Namun dari pemeriksaan kejaksaan ada transaksi keuangan sebesar Rp1,03 miliar yang ditransfer kembali ke rekening seseorang, dengan perincian Rp500 juta untuk setoran modal, sedangkan Rp125 juta dan Rp375 juta tidak jelas peruntukannya.

Dari penghitungan awal kejaksaan, kasus dugaan korupsi ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp500 juta rupiah. “Untuk jumlah pastinya, kami masih menunggu hasil audit dari BPKP Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

Sementara itu dari proses awal penyidikan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek telah menetapkan satu tersangka, yakni mantan Asisten II Setda Trenggaek, Subro Muhsi Samsuri.

BERIKUT LAPORAN KEUANGAN BPR BANGKIT PRIMA SEJAHTERA

www.simplesharebuttons.comBerbagi dengan teman ...00000