Optimis dan Semangat Baru

Makna dari reshuffle kabinet hanyalah pepesan kosong. SBY masih tetap mementingkan bargaining politik daripada kemaslatan kehidupan rakyat Indonesia. Reshuffle kabinet tidak akan memuaskan siapapun, tergantung bagaimana kepentingannya. Sejumlah menteri yang dianggap bermasalah tidak diganti, melainkan hanya berganti posisi. Selain itu, menteri-menteri yang tidak maksimal menjalankan tugasnya, bahkan tidak kapabel, hanya dijawab dengan menambah wakil menteri.
Di mata publik, menteri-menteri bermasalah mestinya diganti. Sejumlah nama yang sudah tersandung berbagai kasus korupsi, ataupun kinerjanya dikritik luas oleh masyarakat, mestinya tidak diberi tempat dalam formasi baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Akan tetapi, karena sebuah kompromi politik, SBY hanya menukar posisi menteri-menteri bermasalah itu.
Bahkan reshuffle kabinet membawa masalah baru: SBY telah membengkakkan birokrasi dengan menunjuk 19 wakil menteri. Akan terjadi penggemukan birokrasi di kementerian dan sekaligus pembengkakan biaya. Padahal, jika bisa lebih tegas kinerja kementerian yang kurang bagus, SBY menggantinya dengan yang lebih pas.
Hal itu menunjukkan kualitas pemerintahan SBY-Boediono.  SBY menjalankan reshuffle tidak sesuai dengan tuntutan publik, yaitu perbaikan kinerja menteri, melainkan sebagai jalur kompromi politik dengan berbagai kekuatan politik.
Dengan menempuh kompromi politik, SBY terlihat memprioritaskan “keamanan arah kekuasannnya” ketimbang optimalisasi pembangunan dan program kerjanya pemerintahannya. Artinya, reshuffle tidak ada hubungannya dengan antisipasi berbagai persoalan pembangunan dan persoalan rakyat.
Padahal tak dapat dipungkiri pemerintahan SBY periode ke-2, banyak menuai prahara. Tak hanya terkait dengan persoalan kinerja, tetapi juga terkait dengan persoalan korupsi dan juga persoalan pribadi.
Ketiga persoalan yang mendera sejumlah menteri ini membentuk kompleksitas di sejumlah kementerian yang secara perlahan menggerogoti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY-Boediono.
Hal itu antara lain tercermin dari survei yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pada September 2011. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY-Boediono, menurut survei itu, kini hanya tinggal 37,7 persen. Tingkat kepercayaan itu menurun 15 persen dibanding hasil survei Januari 2010.
Sejak awal masyarakat memang tidak percaya bahwa reshuffle kabinet akan mengatasi persoalan bangsa saat ini. Sebab, sejak awal pokok persoalan ada pada kepemimpinan nasional.: Kepemimpinan SBY-Budiono gagal memperjuangkan kepentingan nasional dan seluruh rakyat. Penegakan hukum dan rasa keadilan masih jauh dalam angan-angan, apalagi boro-boro para koruptor dihukum mati/. Semoga ke depan pemerintahan yang tinggal dua tahun bisa digunakan sebaik-baiknya oleh SBY – Boediono. Harus ada optimisme dan semangat baru untuk berubah. Semoga …….

www.simplesharebuttons.comBerbagi dengan teman ...00000