TEKAD WTP HARUS BISA !

Jabatannya sangat prestisius. Tugasnya pun sangat vital. Dia adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Namun jangan dibayangkan sosoknya se-angker jabatannya sesuai tugas utama sebagai pilar pengawas Kemhan. Tak ada kesan menyeramkan. Yang ada bahkan jauh dari gambaran tugasnya yang demikian serius. Ia adalah pribadi yang hangat, egaliter, blak-blakan identik dengan khas arek Suroboyo-an. Maklumlah, Laksamana Madya Sumartono adalah arek Kediri asli yang lama menghabiskan kariernya di Kota Pahlawan, Surabaya. Dialog soal tugas yang diembannya juga jauh dari kesan  kaku dan text book, meskipun persoalan yang dita-ngani oleh suami Wiwid Lestari ini bukan hal yang juga ringan. “Irjen Kemhan bertugas sebagai auditor internal yang berperan dalam melakukan pengawasan dalam mengontrol menajemen kebijakan pertahanan negara,” jelasnya.
Tugas  Irjen Kemhan menjadi krusial mengingat  tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan sangat penting dalam membangun pertahanan negara yang ideal. “Tentu dalam pembangunan pertahanan dibutuhkan dukungan kuat dalam pengawasan internal yang dapat membantu kinerja kementerian secara  keseluruhan,” tambahnya.
Jenderal bintang tiga yang telah berkarier hampir dua tahun sebagai Irjen Kemhan memiliki program prioritas terkait   tugas yang diampunya. Salah satu yang segera ingin diwujudkan adalah perbaikan opini laporan keuangan dari opini wajar dengan penge-cualian (WDP) menuju wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sedikit flashback, pada tahun 2005 dan 2006, laporan keuangan (LK) Kemhan dan  TNI yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pernah mendapat opini disclaimer. Atas LK yang kurang baik itu, Kemhan  kemudian membuat rencana kerja dan membentuk tim gabungan untuk memperbaiki dan meningkatkan opini dari disclaimer menjadi WDP.
Pasca pembentukan tim gabungan dan hasil kerja keras semua pihak, pengelolaan keuangan Kemhan dan TNI mendapatkan perbaikan dengan peningkatan opini dari disclaimer menjadi WDP. Tentu saja tak cukup disitu. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menargetkan, LK Kemhan dan TNI pada 2013 mencapai WTP.
Target  untuk memperoleh opini WTP tentu bukan perkara mudah mengingat permasalahan bidang pertahanan yang dihadapi Kemhan dan TNI sangat kompleks, seperti pengelolaan operasional dan keanekaragaman alat utama sistem persenjataan ( alutsista) yang dimiliki Indonesia. Kemhan dan TNI juga telah mela-kukan upaya mulai dari pengawasan rutin yang bersifat asistensi ataupun pembinaan terhadap sektor-sektor.
Tiga Pola
Untuk mencapai target, tak ada cara lain, Irjen Sumartono menyebut semua personel di Irjen Kemhan harus berkinerja optimal  sehingga sasaran kebijakan penyelenggaraan pembangunan pertahanan negara berjalan baik dan mencapai  hasil baik pula.  Selain itu, pihaknya  terus berupaya meningkatkan peran dan profesionalisme dari dalam untuk mencapai sasaran maksimalisasi fungsi pengawasan. “Ada tiga pola yang sedang dilakukan Itjen Kemhan, salah satunya   melalui    pe-
ningkatan kualitas auditor,” ujar-nya.
Pada pola peningkatan SDM auditor, cara yang ditempuh dian-taranya melalui pengiriman para personelnya mengikuti Kursus Pengawasan dan Pemeriksaan (Suswasrik)  Pertahanan  yang  di-
selenggarakan Pusjemen Badiklat Kemhan, Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemba-ngunan (BPKP). “Untuk mendalami ilmu pada bidangnya hingga mencapai profesionalisme yang ideal, Itjen Kemhan juga menyer-takan personel auditor Kemhan pada perguruan tinggi jurusan akuntansi bertaraf strata-1 (S1) dan strata-2 (S2),” jelas alumni  KRA-36 LEMHANNAS    (2003) ini.
Asah Keterampilan
Selain itu, auditor Kemhan juga diasah keterampilannya me-lalui diskusi-diskusi dan berbagi pengetahuan dengan narasumber yang memiliki kompetensi mulai dari BPK, BPKP, LKPP, Ditjen Kekayaan Negara dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.  Langkah kedua adalah melalui penugasan auditor untuk terjun langsung melakukan audit objek pemeriksaan. “Menhan telah menginstruksikan jajaran Itjen Kemhan untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasan khusus-nya tentang pengawasan anggaran, program pembangunan Kemhan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program serta hasil yang diperoleh,” ujar mantan Komandan Sesko Angkatan Laut ini.
Sejak tahun 2007 hingga saat ini, Itjen Kemhan selalu menjadi fasilitator dalam proses perencanaan program kerja dan anggaran unit organisasi Kemhan, sebelum diputuskan kepala unit organisasi. “Itu dilakukan dengan tujuan agar kegiatan yang dilaksanakan sa-tuan kerja (satker) sesuai dengan kebijakan Menhan dalam rangka mengefisienkan anggaran seta memaksimalkan hasil yang dicapai. Sementara itu, pada pelaksanaan program pengawasan terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi, Itjen Kemhan menjadi leading sector dalam memperbaiki LK dengan cara meningkatkan pelaksanaan review semester dan tahunan,” jelas Sumartono.
Lebih lanjut lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut (AAL) 1978 ini menyebut, “Menjelang akhir tahun anggaran, terdapat anggaran tambahan yang bersumber dari anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan (APBN-P). Dalam hal ini, Itjen ikut memasilitasi sebagai upaya tertib administrasi serta mengawasi secara ketat pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan,” tegas Sumartono yang pernah menjabat sebagai ASRENA KASAL.
Selain itu, Irjen Sumartono menambahkan, Itjen Kemhan juga telah bergabung dengan Forum Korminev-APIP dalam rangka meningkatkan peran aparat pengawasan pemerintahan. Pe-ran itu bisa ditingkatkan melalui rapat-rapat koordinasi rutin dalam rangka penyamaan persepsi serta saling tukar informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme auditor Itjen Kemhan. Dengan tekad kuat dan dukungan semau pihak, Kemhan optimistis, opini WTP akan dapat diraih.