Bantuan Pupuk Subsidi Tahun 2014 Berkurang

Arah dan kebijakan RPJM Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2014 adalah tahun percepatan implementasi dan evaluasi program dalam rangka pencapaian misi ‘Terwujudnya Banjarnegara yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berahlak Mulia’.

Berdasarkan data yang diterima LIFESTYLE, pelaksanaan RPJM mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal ini bisa dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat, sebesar 70,70, meningkat 0,31 % jika dibandingkan dengan IPM tahun 2011.
Sebagai daerah agraris, sektor pertanian masih menjadi sektor dominan dalam kebijakan RJMD tahun 2014. Titik berat pembangunan pada tujuh bidang prioritas yakni, pendidikan dan kebudayaan Rp. 92.089.344.000 (17,27%), kesehatan Rp. 77.936.441.000 (14,52%), pertanian Rp. 34.638.810.000 (6,50%), pariwisata Rp. 16.669.981.000 (3,13%), infrastruktur Rp. 189.844.465.000 (35,61%), pemerintahan dan kesejahte-raan sosial Rp. 103.810.470.000 (19,47%) dan pengembangan iklim usaha, ekonomi kerakyatan dan lingkungan hidup Rp. 18.647.612.000 (3,50%).
Di bidang pertanian, tahun 2014 diarahkan pada pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan dan holtikultura, perikanan dan peternakan untuk menggerakkan perekonomian. Upaya yang dilakukan dengan mengembangkan potensi pertanian yang ada dan bernilai ekonomis tinggi serta menyerap tenaga kerja agar memiliki daya saing dan kemandirian melalui revitalisasi pertanian dan perikanan.
Kebijakan pembangunan pertanian Banjarnegara tahun 2014 diarahkan pada pencapaian dua program utama yakni ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Ada 16 Program dan 39 kegiatan yang dilaksanakan. Peningkatan ketahanan pa- ngan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan komoditas pangan. Dimana program ini masih difokuskan pada tiga (3) komoditas unggulan pangan utama yakni padi, jagung dan kedelai.
Hal yang membanggakan, pelaksaan kegiatan di Dintankannak tahun 2013 berhasil dilaksanakan dengan baik, indikatornya terlihat dari realisasi kegiatan rata-rata mencapai 96,26% dari target 100 % atau sebanyak Rp 17.237.169. 896 dari total anggaran Rp 21.340.999.000. Tahun lalu, Dintankannak berhasil mendapat penghargaan juara 1 Nasional ‘Pembudidayaan ikan yakni Kelompok Pembudidaya ikan Dumboys Kecamatan Mandiraja.
Kelangkaan pupuk
Salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah terkait dengan kelangkaan pupuk yang hampir terjadi setiap musim tanam. Ironis, manakala terjadi kelangkaan pupuk justru dipicu oleh kebijakan pemerintah sendiri. Misalkan masalah pupuk subsidi. Sistem distribusi dan LPJ yang ruwet justru membingungkan dinas terkait. Dinas Pertanian kerap menjadi kambing hitam dalam persoalan ini.
Benarkah, penyaluran pupuk ini menjadi terlambat karena kurangnya persiapan matang dari dinas teknis bersangkutan, atau salah bidang yang menanganinya? Hal lain yang perlu diketahui masyarakat, petani khususnya, subsidi pupuk tahun 2014 menurun. Ini bisa dilihat dari plafon anggaran APBN untuk pupuk subsidi tahun ini hanya berkisar 18,5 Triliun sedang tahun sebelumnya mencapai 20 triliun.
Kabupaten Banjarnegara misalkan, alokasi pupuk mengalami penurunan cukup drastis. Tahun 2013 sesuai dengan rencana devinitif kebutuhan kelompok (RDKK), Urea sebanyak 22.000 ton, Za 2.733 ton, Sp-36 3.820 ton, NPK 8.670 ton dan organik 4.825 ton. Sedang alokasi pupuk subsidi tahun 2014 adalah, urea sebanyak 7.804 ton, SP-36 3.956 ton, Za 1.410 ton, NPK 8.270 ton dan organik 2.981 ton. Ada dua distributor dalam pengadaan pupuk ini yakni PT Pusri untuk pupuk urea dan PT Petrokimia Gresik untuk pupuk, Za, SP-36, NPK, dan petroganik.
Ada penurunan cukup besar. Padahal kebutuhan ideal untuk pemenuhan kebutuhan pupuk petani Banjarnegara, berdasarkan RDKK tahun 2013. Disam- ping masalah menurunnya jumlah pupuk subsidi juga menyalurkannya, dan pembayaran begitu ketat sehingga teknis ini tidak menguntungkan petani, karena berpotensi menyebabkan kelangkaan pupuk.
Ymt Dintankannak Banjarnegara Ir. Arifin Romli melalui Ir Rosyadi, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyampaikan, distribusi pupuk subsidi tahun ini sangat selektif. Di satu sisi, baik untuk pengawasan namun bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman pupuk karena masalah administrasi.
“Dinas Pertanian sebenarnya hanya terkait masalah teknis, yakni mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait dengan alokasi/jumlah pupuk. Sedang distribusi dan pembayaran bukan wewenang kami. Memang sampai saat ini kami masih menunggu hasil rapat koordinasi dengan pihak bagian perekonomian pemda selaku Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida/KP3 dan juga melibatkan jajaran hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian. Sampai hari ini belum jelas juklak, juknis system penyaluran dan pembayaran pupuk subsidi tersebut,” kata Rosyadi.
Selama ini dinas pertanian menolak pola disitribusi dengan system ini, karena bukan tupoksinya. “Kami hanya memberikan fasilitasi pembuatan RDKK saja, karena diplot dari pusat dan ditetapkan berdasarkan Perbub No 74 Tahun 2013. Namun jika terjadi masalah, Dinas Pertanianlah yang seolah-olah harus bertanggung jawab. Padahal dinas hanya terkait teknis saja,” ungkapnya. Muchlas

www.simplesharebuttons.comBerbagi dengan teman ...00000