Membangun Kemanunggalan TNI & Rakyat

Enam puluh delapan tahun Indonesia merdeka  dan kemerdekaan itu bukan hadiah dari penjajah, melainkan diperoleh dengan darah, keringat serta pengorbanan para pahlawan bangsa. Sebagai generasi penerus, wujud penghormatan dan penghargaan kita yang paling mulia adalah mewarisi tradisi dan nilai-nilai kejuangan serta mengisi kemerdekaan. “Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tapi justru tujuan awal untuk memulai pembangunan yang serba kompleks secara berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat,” kata Mayjen TNI Burhanuddin Siagian, Pangdam I/Bukit Barisan.
Salah satu kegiatan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, menurut alumnus Akademi Militer tahun 1981 ini, adalah menjaga wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari ancaman yang mungkin  terjadi, antara lain Ancaman Potensial, yaitu konflik perbatasan, karena kesepakatan batas wilayah antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga masih ada yang belum terselesaikan. Ancaman Faktual, yaitu aksi separatisme, aksi teror dan kerusuhan sosial   yang   dipicu oleh kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial serta bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan kebakaran hutan) merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Melihat ancaman potensial tersebut Kodam I/Bukit Barisan telah menempatkan pasukan untuk menjaga pulau-pulau terluar di wilayah Kodam I/Bukit Barisan. Terdapat 25 pulau yang letaknya berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Dari 25 pulau tersebut  sebanyak 19 pulau tak berpenghuni. Untuk sementara Pulau yang dihuni antara lain Pulau Berhala di Kab. Serdang Bedagai, Pulau Nipah di Batam dan Pulau Sekatung di Natuna. Letak ketiga pulau itu sangat strategis dan keberadaannya sangat penting bagi Indonesia. Di Pulau Sekatung telah dibangun monumen (patung Datuk Kaya Muhammad Dun) setinggi 14 meter sebagai tanda batas wilayah perbatasan NKRI.
Kodam I/Bukit Barisan memiliki komitmen menjaga pulau-pulau terluar bersama matra Laut dan Udara dalam pengamanan pulau terluar. “Wilayah perbatasan merupakan garis depan pertahanan negara dan masih memiliki permasalahan sosial yang berpengaruh terhadap stabilitas nasional,” kata pria asal Medan tersebut.
Pembinaan wilayah
Tugas memberdayakan wilayah pertahanan adalah tugas yang sangat penting yang harus dilakukan secara terus menerus untuk dapat mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang konstitusional. Tugas TNI dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya dilaksanakan di daerah-daerah baik itu kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan.
Dalam sejarah perjuangan Indonesia, merebut dan menegakkan kemerdekaan pada tahun 1945 terlihat jelas bahwa semangat kerakyatan, semangat kesemestaan dan semangat kewilayahan telah menjadi bagian dari semangat juang, semangat nasionalisme dalam mengusir penjajah. Saat itu seluruh komponen bangsa sesuai potensi ikut serta menghadapi penjajah yang disebut dengan Perang Rakyat Semesta. Saat itu, Angkatan Perang Indonesia disusun dalam pasukan mobile dan pasukan teritorial.
Pasukan mobile bertugas menghambat dan menggempur musuh dalam susunan Batalyon, Kompi dan Peleton. Sedangkan Pasukan teritorial mengadakan penjagaan disetiap kabupaten, menyebar menjadi inti gerakan gerilya rakyat. Organisasi kewilayahan ketika itu adalah Komando Militer Daerah (KMD), Komando Distrik Militer (KDM), Komando Owder Distrik Militer (KODM) dan kader desa. Gelar inilah yang menjadi cikal bakal Komando Teritorial (Koter) yang saat ini disebut dengan Komando Kewilayahan (Kowil).
Selanjutnya dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia terjadi berbagai peristiwa pemberontakan bersenjata dan makar politik seperti pemberontakan PKI Madiun, PRRI/Permesta, DI/TII, G.30S/PKI, GAM, RMS dan lain–lain. Dengan dukungan rakyat yang penuh kesadaran, keikhlasan dan rasa tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia semua peristiwa tersebut dapat diatasi.
Kerjasama dan solidaritas inilah yang disebut kemanunggalan TNI-Rakyat. Menyadari bahwa Kemanunggalan TNI-Rakyat merupakan salah satu pilar pendukung kekuatan NKRI, maka perlu ditingkatkan pengimplementasiannya agar terpelihara kesinambungannya.
Meski demikian implementasi Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan instansi pemerintah dan TNI dalam mendukung penyiapan Sistem Pertahanan Negara belum terlihat keterpaduannya. Sebagai contoh dalam penyiapan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) Wilayah Pertahanan dan RUTR Daerah/Nasional. Belum terimplementasinya apa dan bagaimana program pengelolaan sumber daya nasional terakomodasi dan terintegrasi dalam program pembangunan nasional bagi kepentingan kesejahteraan dan pertahanan keamanan belum terlaksana dengan baik. Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, pemerintah masih menempatkan aspek kesejahteraan sebagai prioritas.
Seluruh potensi kekuatan nasional yang meliputi geografi, demografi dan kondisi sosial didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu, terarah, efektif dan efisien. Bangsa Indonesia sangat menyadari potensi kekuatan nasional tersebut dalam pemanfaatannya belum efektif karena pembinaan dan pengelolaannya  yang belum maksimal, terlebih kondisi anggaran pembangunan nasional yang masih sangat terbatas.
“Menyadari bahwa TNI adalah bagian integral dari pemerintah selaku penyelenggara pembangunan nasional, maka potensi yang dimiliki TNI wajib diberdayakan untuk mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Sebagai metoda yang relevan dalam sinkronisasi kinerja sesuai fungsi yang ada dalam TNI dilaksanakan melalui Pembinaan Teritorial,” kata Jenderal Bintang Dua ini.
Realisasi Pembinaan Teritorial dalam mendukung pembangunan nasional dapat dilihat melalui konsep Bhakti TNI (Operasi Bhakti dan Karya Bhakti).  Sebagai contoh pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, Membantu kesulitan rakyat sekelilingnya seperti yang baru saja dilaksanakan kegiatan bedah kampung di kampung nelayan Desa Rugemuk, Kec. Pantai Labuh, Kab. Deli Serdang, Bhakti Sosial skala besar seperti  operasi katarak, pemberiaan kacamata, operasi bibir sumbing, KB-Kes, pemasangan kaki palsu dan kegiatan penghijauan dengan program Toba Go Green di sekitar kawasan Danau Toba serta TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) yang sudah menjadi program TNI bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Modernisasi Alutsista
Penerapan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta juga  didukung  dengan modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Alutsista yang sudah  tua tidak efektif untuk membangun daya tangkal dan perlu segera dihapuskan dari daftar inventaris guna menghemat anggaran pemeliharaan.
Modernisasi ini mewujudkan pembangunan postur TNI AD menuju MEF (Minimum Essential Force). Penyusunan perencanaan pembangunan kekuatan telah direncanakan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu (capability based planning) termasuk pentahapannya. Upaya mewujudkan MEF ini terbagi dalam tiga tahap perencanaan strategis (renstra) yaitu Renstra I (2010-2014), Renstra II (2015-2019), dan Renstra III (2020-2024).
Selanjutnya, pengadaan dan pembangunan Alutsista juga diikuti dengan peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasarana serta pengerahan unsur-unsur operasional yang lebih efektif,  untuk  mengoptimalkan penggunaan anggaran pertahanan sebaik mungkin.
Peremajaan Alat Utama Sistem Persenjataan sudah berlangsung di Kodam  I/Bukit Barisan, sejumlah peralatan tempur yang baru sudah diterima pada tanggal 8 Maret 2013, terdiri dari empat unit panser APS Anoa-2 6X6 buatan PT Pindad, enam unit truk penarik meriam 105 mm buatan Korea, satu unit ambulance Mitsubishi Strada Triton serta satu unit Jeep Toyota Fortuner dan satu unit Helikopter Bell 421-EF. Adi K