Mengemas Usia Emas

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan mengalami lompatan cukup berarti dibanding beberapa tahun silam. Program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (primary education) relatif sukses setelah seluruh biaya Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditanggung negara lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bahkan beberapa kabupaten/kota telah menggratiskan biaya belajar di Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat dalam rangka Pendidikan Menengah Universal (PMU). Kesadaran masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga terus meningkat. Dulu hanya keluarga ekonomi mampu yang menyekolahkan anaknya ke Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak-Kanak (TK). Sementara anak masyarakat ekonomi pas-pasan langsung masuk SD bahkan banyak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar  9 tahun. “Setelah dewasa, kelompok putus sekolah ini sering menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Itulah salah satu alasan sehingga pemerintah berusaha memperluas akses PAUD,” kata Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PP-PAUDNI) Regional II Semarang, Dr. Ade Kusmiadi.
Dr. Ade Kusmiadi  yang saat wawancara didampingi Kabid Program dan Informasi Drs. Suka, M.Pd, mengatakan, anak usia dini (0-6 tahun) merupakan usia emas (golden age) pertumbuhan otak seseorang. Maka pendidikan pada masa emas ini harus dikemas secara serius. Karena merekalah pemimpin masa depan bangsa. “Kita berharap kelak mereka menjadi orang cerdas, mandiri, tidak korupsi, memiliki visi membangun dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat,” katanya.
Diakui, kebijakan ini tak lepas dari kesepakan internasional. Dimana tahun 2005 sebanyak 189 kepala negara mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). KTT tersebut kemudian menghasilkan Deklarasi Millenium yang kemudian dikenal dengan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDG’s).
Salah satu dari delapan hasil deklarasi MDG’s, yaitu pemerataan pendidikan dengan menargetkan tahun 2015 semua anak di muka bumi dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
Sebelumnya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNECSO) salah satu badan PBB yang khusus menangani pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga melakukan konferensi pada tahun 2000 yang dihadiri oleh 164 negara. Pertemuan itu dikenal dengan The Dakar Framework for Action of EFA (Education For All). Ada 6 kesepakatan yang dihasilkan, salah satu diantaranya berkenaan dengan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Hasil Deklarasi Dakar meminta setiap negara anggota PBB harus memberikan pelayanan pendidikan dan pemeliharaan usia dini (0-6 tahun) minimal 75% tahun 2015. Sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Indonesia baru 34,54 %, dan APK usia 3-6 tahun baru mencapai 55,5 %  secara nasional.
GURU DAN KURIKULUM
Ditanya ketersediaan guru PAUD yang kompeten, Dr. Ade Kusmiadi berpendapat, Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dengan sekitar 77.013 desa. Sekarang pemerintah mengampanyekan satu desa satu PAUD. Karena menurut data, ada 30.124 desa belum memiliki PAUD.
Idealnya memang semua PAUD diampu guru profesional dengan pendidikan minimal Sarjana (S-1) sehingga memiliki kompetensi bidang didaktik, metodologi sesuai tumbuh kembang anak dan dalam lingkungan masyarakat seperti apa anak itu berada. Guru yang bisa  membuat desain pembelajaran serta pola asuh sesuai kebutuhan anak. Tapi antara akses dan mutu kerapkali tidak bisa dilakukan bersamaan.
Itu sebabnya, sekarang kualifikasi guru PAUD di Indonesia masih sangat beragam, bahkan masih ada yang hanya lulusan SMP. Belum lagi minimnya kelengkapan Alat Permainan Edukatif (APE) dan sarana – prasana belajar.
“Masalahnya, banyak guru tidak mau mengajar di pulau terpencil dan terluar. Sehingga diberdayakanlah warga setempat meski latar belakang pendidikannya kurang memadai. Belum lagi kesulitan bahasa bagi anak di desa-desa terpencil dengan penutur bahasa lokal (ibu). Di banyak tempat, anak tidak mau masuk PAUD karena ‘dipaksakan’ menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu sering ditemui di pedalaman wilayah timur Indonesia. Maka menurut saya sebaiknya guru PAUD menggunakan Bahasa Ibu (bahasa daerah) sebagai pengantar agar mudah dicerna anak, khususnya bagi penutur bahasa lokal,” kata tokoh pendidikan yang kerap diminta menjadi pembicara internasional terkait pentingnya penggunaan bahasa ibu terhadap tumbuh kembang emosi seseorang.
Ade Kusmiadi membantah penggunakan bahasa Ibu akan mengkotak-kotakkan masyarakat. Justru seseorang sulit menjadi nasionalis kalau tidak cinta daerahnya, baik secara historis maupun filosofisnya.
PENDIDIKAN TERBAIK DUNIA
Ayah dari 3 anak ini mengutip hasil survei internasional yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengukur kemampuan siswa di bidang sains, membaca, juga matematika. Ternyata yang terbaik di dunia adalah Negara Finlandia dan Korea Selatan.
Finlandia menerapkan system pembelajaran yang sangat informal. Tidak ada aturan ketat, termasuk tidak wajib pakai seragam. Belajar dibuat seenak, senyaman mungkin dan sefleksibel mungkin. Tapi gurunya benar-benar orang pilihan dan terstandar.
Terbaik kedua adalah Korea Selatan dengan system kurikulum yang sangat ketat. Misalnya belajar minimal 50 jam per Minggu.  Hasilnya juga luar biasa. Nomor dua terbaik di dunia.
“Saya kira, Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan berbagai budaya daerah, kurikulum yang standar, seperti Kurikulum 2013 harus ada sebagai pedoman dan rujukan. Namun dalam implementasinya, kepiawaian pendidik dalam membangun budaya belajar sangat penting.  Maka perlu ada kombinasi antara pendekatan formal dan informal. Sebab yang terpenting adalah budaya belajar. Budaya belajar erat kaitannya dengan karakter tenaga kependidikan dan sosial budaya masyarakat sekitar,” kata dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Siliwangi, Bandung.
APK JATENG DI ATAS
RATA-RATA NASIONAL
PP PAUDNI Regional 2 Semarang dulu bernama Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (P2PNFI) Regional 2 Semarang membawahi wilayah lingkup kerja 2 provinsi. Yakni Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Tetapi setelah menjadi PP PAUDNI membawahi 3 provinsi yakni Jateng, DI Yogyakarta dan Lampung.
Diantara 3 provinsi ini, PAUD D.I. Yogyakarta merupakan yang terbaik dengan APK mencapai 58,58%. APK Jateng baru 39,56 % dan APK Lampung di kisaran 29,88%. Sementara APK Nasional 34,54%. Artinya, Jateng sudah di atas rata-rata nasional.
PULAU PASINAON
Dr. Ade Kusmiadi juga dikenal sebagai pemrakarsa dan pendesain desa vokasi dengan percontohan desa Gemawang, Kabupaten Semarang. Dalam waktu dekat desa vokasi ini akan dikunjungi tim dari UIL (Unesco Institute for Lifelong Learning) yang bermarkas di Hamburg, Jerman.
Setelah sukses dengan desa vokasi, sekarang pria kelahiran Bandung yang hobby jogging ini bersama timnya sedang merancang kampung literacy. Ujicobanya sudah 1 tahun.
Kampung Literasi adalah model paradigma baru tentang keaksaraan. Keaksaraan (literasi) tidak lagi diartikan sekedar kemampuan baca tulis hitung, tetapi masyarakat harus literate yang mampu memahami multi aksara sesuai tantangan dan penerapan fungsi-fungsi kehidupannya. Seperti, literasi kesehatan, literasi multi media, literasi pertanian, kewirausahaan, lansia dll yang kesemuanya memungkinkan dapat meningkat-kan derajat kehidupan masyarakat.
Kepada warga juga telah diperkenalkan internet dan cara memanfaatkannya secara tepat guna. Dan pada tahun 2013 Karimun Jawa akan dijadikan pulau pasinaon (pasinaon; bahasa Jawa artinya pembelajaran). Yang penelitian awalnya sudah dilakukan pada tahun 2012, bahkan beberapa program PAUDNI pun sudah dilaksanakan di 3 pulau kawasan Karimun Jawa.                                                    Robinson